Sistem Pengelolaan Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sistem akuntansi penerimaan kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. Sistem penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah berasal dari transaksi yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Transaksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain dari :

Skripsi Sistem Informasi Pendapatan

 Landasan Teori

 Sistem Informasi Pendapatan adalah rangkaian prosedur formal dibagian pendapatan yang timbul dari aktifitas perusahaan, antara lain transaksi penjualan dan penerimaan kas dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pemakai.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan proses  transaksi keuangan dan non finansial  yang langsung mempengaruhi keuangan.  Salah satu subsistem atau 'siklus' di bidang Akuntansi  Sistem Informasi adalah siklus pendapatan.  Siklus pendapatan merupakan siklus penting dari  usaha, baik pendapatan yang menghasilkan uang tunai atau kredit.  Perusahaan yang penjualan dalam kredit, data pelanggan dan piutang data account  menjadi aset penting di samping  persediaan (Hall, 2001).

Tinjauan Pustaka Sistem Informasi Pendapatan

  Penelitian tentang Sistem Informasi Pendapatan terkomputasi yang  dirancang untuk meminimalkan data yang diinput oleh karyawan sehingga  meminimalkan kesalahan manusia, mengurangi waktu pemprosesan. Dengan menggunakan database dapat mengurangi redudansi karenanya meningkatkan integritas / kualitas data / informasi  dan membuat laporan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam waktu singkat, memberikan layanan yang lebih baik bagi pelanggan dengan informasi yang diperbarui( Ang dan  Chaiyong, 2009).     

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah  kekuasaan/kewenangan dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah daerah yang tentunya implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.